Breaking News

Selasa, 17 Maret 2015

Mekanisme Perencanaan,Penganggaran,Pengadaan,Pengelolaan,Evaluasi dan Pertanggungjawaban Aset/Barang Milik Daerah

Dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib Pengelolaan Barang Milik daerah,maka pihak yang terkait dengan pengelola barang,kuasa penggunaan barang,penilai barang dan pihak ketiga harus memahami peraturan perundangundangan yang menyangkut hal tersebut secara konfrehensif.Peraturan tersebut termuat dalam peraturan pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.Masalah tersebut secara teknis di jabarkan Dalam permendagri No.17/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan PP No. 27 TAHUN 2014 :

1) Penilaian barang milik daerah mendapatkan nilai wajar terhadap setiap asset atau barang daerah untuk penyusunan neraca asset,pemamfaatan,pemindahtanganan dan penjualan asset.

2) Pemamfaatan asset-asset pemda dalam rangka percepatan pembangunan insfrastruktur transportasi,sumber daya air,telekomunikasi,ketenagalistrikan dan insfrastruktur lainnya.

3) Penghapusan dan pemusnahan asset harus melalui mekanisme yang jelas sehingga asset-asset daerah tidak hilang begitu saja tanpa alasan yang dapat di pertanggungjawabkan secara subtansif oleh pengelola asset daerah.

4) Penjualan asset daerah haruslah berdasarkan pertimbangan ekonomis dan kemamfaatannya bagi masyarakat luas sehingga prosedurnya harus di perjelas.

Mengingat pentingnya pembahasan ini dalam rangka pengelolaan asset/barang milik daerah,maka kami bermaksud akan menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan dengan tema :


MEKANISME PERENCANAAN,PENGANGGARAN,PENGADAAN,PENGELOLAAN,EVALUASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN ASET/BARANG MILIK DAERAH SESUAI  PERMENDAGRI No. 17 TAHUN 2007 DAN PP No. 27 TAHUN 2014

Jadwal kegiatan

NO.WAKTUTEMPAT
MULAIAKHIR
106 April 201509 April 2015HOTEL OASIS AMIR
213 April 201516 April 2015HOTEL OASIS AMIR
320 April 201523 April 2015HOTEL OASIS AMIR
427 April 201530 April 2015HOTEL OASIS AMIR
504 Mei 201507 Mei 2015HOTEL MERCURE JAKARTA KOTA
611 Mei 201514 Mei 2015HOTEL MERCURE JAKARTA KOTA
718 Mei 201521 Mei 2015HOTEL MERCURE JAKARTA KOTA
825 Mei 201528 Mei 2015HOTEL MERCURE JAKARTA KOTA
Berkenaan dengan penyelenggaraan Diklat tersebut diatas,kami mengundang :

Dengan undangan Bimbingan Teknis / Workshop / Diklat tersebut,kami berharap kehadiran dan partisipasi Bapak/Ibu Sekretaris Daerah : Kabag Umum,Kabag RT & Perlengkapan,Kabag Tata Usaha,Kepala SKPD : Kabag Umum,Kabag RT & Perlengkapan Kabag Tata Usaha dan atau Pengguna Barang,Kuasa Pengguna Barang,Pejabat Penilai Barang Untuk Mengikuti Workshop tersebut.

Adapun biaya penyelenggaraan kegiatan tersebut akan di bebankan administrasi/kontribusi kepada setiap peserta  dan lebih jelasnya dapat menghubungi panitia.

Demikian penyampaian undangan kami,atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Untuk informasi pendaftaran peserta  dan permintaan surat  silahkan menghubungi PANITIA surat di kirim setelah konfirmasi :

KONTAK PERSON :

Sdr. MASRIANTO
HP   : 0853 1544 8868.
PIN : 7564E44A
Email : mario_info@yahoo.com

Kamis, 26 Februari 2015

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2015


OPTIMALISASI PEMUNGUTAN DAN PENGGALIAN POTENSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),PROSEDUR DAN KEBIJAKAN PENILAIAN DAN PEMETAAN PBB DAN BPHTB SERTA PENGELOLAAN DAN AUDIT PAJAK DAERAH

KEPADA ;
Yth,
- Bapak/Ibu SEKRETARIS DAERAH PROPINSI,KABUPATEN/KOTA
- Bapak/Ibu SEKRETARIS DPRD PROPINSI,KABUPATEN/KOTA,
- Bapak/Ibu BUPATI / WALIKOTA
- Bapak/Ibu KEPALA DPPKAD / BPKAD
- Bapak/Ibu KEPALA BAPPEDA
C/q.
Bapak / Ibu Kepala Badan / Dinas (SKPD)
Beserta Kabag / kasubag , PPTK , Bendahara Dan Jajaran Staf Terkait.

Dengan Hormat,
Dalam pelaksanaan otonomi daerah,dituntut kemandirian pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal secara lebih bertanggungjawab.oleh karena itu pajak dan retribusi yang telah di serahkan menjadi urusan pemerintah daerah sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal baik untuk propinsi maupun kabupaten/kota harus di kelola dan ditingkatkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.Hal ini mengingat pajak dan retribusi merupakan pendapatan asli daerah dan menjadi sumber pendanaan bagi keberlangsungan pembangunan daerah dalam kerangka otonomi daerah.
Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah UU No. 12 / 1985 dan UU No. 12 / 1994.Dalam perkembangannya,Undang-Undang No. 28 Tahun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamanatkan bahwa selambatnya pada Tahun 2014 pengelolaan PBB Perdesaan dan perkotaan sepenuhnya di lakukan oleh Kabupaten/Kota.Bagi Kabupaten/Kota PBB bukan merupakan Pajak baru.Meskipun selama ini PBB dikelola oleh Pemerintah Pusat,Kabupaten/Kota menerima bagi hasil penerimaan pajaknya dan juga ikut terlibat dalam pengelolaannya meskipun masih terbatas pada pendistribusian dokumen SPPT/DHKP.

Berkaitan hal tersebut,maka Pusat Pengembangan dan Informasi Keuangan Daerah (PPIKD) bersama dukungan KEMENTERIAN DALAM NEGERI – RI ,akan menyelenggarakan Diklat Nasional Pajak Daerah ,dengan Tema :

“ OPTIMALISASI PEMUNGUTAN DAN PENGGALIAN POTENSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),PROSEDUR DAN KEBIJAKAN PENILAIAN DAN PEMETAAN PBB DAN BPHTB SERTA PENGELOLAAN DAN AUDIT PAJAK DAERAH “

Yang akan di selenggarakan pada :

NO.WAKTUTEMPAT
MULAIAKHIR
106 April 201509 April 2015HOTEL OASIS AMIR
213 April 201516 April 2015HOTEL OASIS AMIR
320 April 201523 April 2015HOTEL OASIS AMIR
427 April 201530 April 2015HOTEL OASIS AMIR
504 Mei 201507 Mei 2015HOTEL MERCURE JAKARTA KOTA
611 Mei 201514 Mei 2015HOTEL MERCURE JAKARTA KOTA
718 Mei 201521 Mei 2015HOTEL MERCURE JAKARTA KOTA
825 Mei 201528 Mei 2015HOTEL MERCURE JAKARTA KOTA


Sehubungan hal tersebut,maka kami mengundang dan mengharapkan kehadiran,partisipasi serta peran aktif Bapak / Ibu / sdr (i) atau kiranya dapat mengutus Ka.Dispenda,BPKAD/DPPKAD,UPTD,Kabag,Kasubag,PPTK,Bendahara,Pelaksana serta Jajaran Staf yang terkait lainnya pada kesempatan tersebut.
Adapun biaya penyelenggaraan kegiatan tersebut,akan dilakukan melalui Administrasi/Kontribusi yang dibebankan kepada masing-masing peserta @ Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) Untuk Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Penyelenggara Kegiatan.
Demikian kami sampaikan,atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KONFIRMASI UNTUK MENDAPATKAN SURAT UNDANGAN BIMTEK TERSEBUT / INFORMASI LEBIH JELAS DAPAT MENGHUBUNGI PANITIA BIMTEKNAS :
Sdr. MASRIANTO

HP : 085315448868


PAJAK DAERAH & RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2015

Dengan Hormat,
Dalam pelaksanaan otonomi daerah,dituntut kemandirian pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal secara lebih bertanggungjawab.oleh karena itu pajak dan retribusi yang telah di serahkan menjadi urusan pemerintah daerah sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal baik untuk propinsi maupun kabupaten/kota harus di kelola dan ditingkatkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.Hal ini mengingat pajak dan retribusi merupakan pendapatan asli daerah dan menjadi sumber pendanaan bagi keberlangsungan pembangunan daerah dalam kerangka otonomi daerah.
Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah UU No. 12 / 1985 dan UU No. 12 / 1994.Dalam perkembangannya,Undang-Undang No. 28 Tahun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamanatkan bahwa selambatnya pada Tahun 2014 pengelolaan PBB Perdesaan dan perkotaan sepenuhnya di lakukan oleh Kabupaten/Kota.Bagi Kabupaten/Kota PBB bukan merupakan Pajak baru.Meskipun selama ini PBB dikelola oleh Pemerintah Pusat,Kabupaten/Kota menerima bagi hasil penerimaan pajaknya dan juga ikut terlibat dalam pengelolaannya meskipun masih terbatas pada pendistribusian dokumen SPPT/DHKP.
Berkaitan hal tersebut,maka kami panitia LPIMP bersama dukungan KEMENTERIAN DALAM NEGERI – RI ,akan menyelenggarakan Diklat Nasional Pajak Daerah ,dengan Tema :
NO.WAKTUTEMPAT
MULAIAKHIR
106 April 201509 April 2015HOTEL OASIS AMIR
213 April 201516 April 2015HOTEL OASIS AMIR
320 April 201523 April 2015HOTEL OASIS AMIR
427 April 201530 April 2015HOTEL OASIS AMIR
504 Mei 201507 Mei 2015HOTEL MERCURE JAKARTA KOTA
611 Mei 201514 Mei 2015HOTEL MERCURE JAKARTA KOTA
718 Mei 201521 Mei 2015HOTEL MERCURE JAKARTA KOTA
825 Mei 201528 Mei 2015HOTEL MERCURE JAKARTA KOTA
KONFIRMASI UNTUK MENDAPATKAN SURAT UNDANGAN BIMTEK TERSEBUT / INFORMASI LEBIH JELAS DAPAT MENGHUBUNGI PANITIA BIMTEKNAS
Sdr. MASRIANTO HP : 085315448868 / 08119991779

STANDAR BIAYA MASUKAN 2015 & PENYUSUNAN APBD

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah telah menetapkan PERMENDAGRI No.37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, dan dalam rangka membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan menyusun laporan Keuangan Bendahara dan membantu memahami proses verifikasi dan pemeriksaan internal dan eksternal, meningkatkan penerimaan negara melalui mekanisme pengawasan terhadap pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD/ Kuasa BUD, serta tatacara Perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan daerah, tata cara menyusun neraca, laporan arus kas, manajemen pengelolaan kas, penyusunan dan pelaporan perjalanan dinas dan sebagainya, sehingga di dalam penyusunan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pemeriksaan (audit) BPK tidak terjadi adanya temuan dan mendapat predikat WTP.Sehubungan hal tersebut, maka kami Lembaga Pengembangan dan Informasi Manajemen Pemerintahan (LPIMP) bersama dukungan KEMENDAGRI, KEMENKEU, Dan BPK – RI akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Nasional dengan Tema :
“STANDAR BIAYA MASUKAN 2015 & PENYUSUNAN APBD “
NO.WAKTUTEMPAT
MULAIAKHIR
110 Maret 201513 Maret 2015HOTEL GOLDEN BOUTIQUE
217 Maret 201520 Maret 2015HOTEL GOLDEN BOUTIQUE
324 Maret 201527 Maret 2015HOTEL GOLDEN BOUTIQUE
401 April 201504 April 2015HOTEL THE JAYAKARTA
508 April 201511 April 2015HOTEL THE JAYAKARTA
615 April 201518 April 2015HOTEL THE JAYAKARTA
722 April 201525 April 2015HOTEL THE JAYAKARTA

KONFIRMASI UNTUK MENDAPATKAN SURAT UNDANGAN BIMTEK TERSEBUT / INFORMASI LEBIH JELAS DAPAT MENGHUBUNGI PANITIA BIMTEKNAS
Sdr. MASRIANTO HP : 085315448868 / 08119991779

PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN KEUANGAN PPK-SKPD,PPTK,VERIFIKASI & BENDAHARA

Salam sejahtera teriring doa semoga Tuhan YME senantiasa melimpahkan Taufiqnya dalam menjalankan tugas keseharian kita, Amin.
Diklat keuangan Dalam rangka membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan menyusun laporan keuangan,laporan bendahara dan membantu memahami proses verifikasi dan pemeriksaan internal dan eksternal ,maka kami dari selaku penyelenggara kegiatan dengan dukungan narasumber dari Kementeriandalam negeri dan Kementerian Keuangan berinisiatif memfasilitas Diklat keuangan i penyelenggaraan kegiatan
“PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN KEUANGAN PPK-SKPD,PPTK,VERIFIKASI & BENDAHARA “
Kegiatan ini di Selenggarakan dengan beberapa Angkatan :
NO.WAKTUTEMPAT
MULAIAKHIR
111 Maret 201514 Maret 2015HOTEL OASIS AMIR
218 Maret 201521 Maret 2015HOTEL OASIS AMIR
325 Maret 201528 Maret 2015HOTEL OASIS AMIR
401 April 201504 April 2015HOTEL THE JAYAKARTA
508 April 201511 April 2015HOTEL THE JAYAKARTA
615 April 201518 April 2015HOTEL THE JAYAKARTA
722 April 201525 April 2015HOTEL THE JAYAKARTA

KONFIRMASI UNTUK MENDAPATKAN SURAT UNDANGAN BIMTEK TERSEBUT / INFORMASI LEBIH JELAS DAPAT MENGHUBUNGI PANITIA BIMTEKNAS
Sdr. MASRIANTO HP : 085315448868 / 08119991779

Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dalam Rangka Pelaksanaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( LPPD ).
sesuai peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD,LKPJ dan ILPPD.Penyusunan indikator kinerja kunci ( IKK ) untuk Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ( EKPPD ) dalam koridor peraturan pemerintah nomor 6 Tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penetapan kinerja dan Diklat keuangan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan berdasarkan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi No. 29 Tahun 2010,pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri No. 51 Tahun 2010 serta peraturan menteri Dalam Negeri No. 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ).
Maka dalam ini kami mengundang dalam Acara Bimbingan Teknis nasional dengan Tema :
Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP),Monitoring dan Evaluasi Kinerja SKPD Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Mekanisme Pelaporan dan Pemeriksaan Keuangan Menuju Wajar Tanpa Pengecualian(WTP)
NO.WAKTUTEMPAT
MULAIAKHIR
109 Maret 201512 Maret 2015HOTEL MERCURE JAKARTA KOTA
216 Maret 201519 Maret 2015HOTEL MERCURE JAKARTA KOTA
323 Maret 201526 Maret 2015HOTEL MERCURE JAKARTA KOTA
430 Maret 201502 April 2015HOTEL OASIS AMIR
506 April 201509 April 2015HOTEL OASIS AMIR
613 April 201516 April 2015HOTEL OASIS AMIR
720 April 201523 April 2015HOTEL OASIS AMIR
KONFIRMASI UNTUK MENDAPATKAN SURAT UNDANGAN BIMTEK TERSEBUT / INFORMASI LEBIH JELAS DAPAT MENGHUBUNGI PANITIA BIMTEKNAS
Sdr. MASRIANTO HP : 085315448868 / 08119991779

Minggu, 08 Februari 2015

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,wilayah Negara kesatuan dibagi atas daerah propinsi dan kabupaten / kota,yang masing-masing sebagai daerah otonom, yaitu daerah yang mempunyai Tugas dan kebijakan – kebijakan Untuk menjalakan Sistim pemerintahan yang kuat,Berwibawa dan dapat membuat kebijakan yang cepat dan tepat didalam membangun percepatan pembangunan Daerah sesuai dengan peraturan prundang-undangan yang berlaku.

Dan dalam mendukung Kinerja DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota maka sudah saatnya Sekretariat Dewan melakukan Perubahan terhadap Pelayanan dan Peningkatan TUFOKSI (tugas dan Fungsi - fungsi ) untuk mendukung Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah.

Oleh Karna itu Revormasi Pembaharuan terhadap pelayanan Pimpinan dan Anggota DPRD harus memiliki Legitimasi yang sesuai dengan standarisasi dan Perundang – undangan yang berlaku di dalam mendukung Stabilitas dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD. Sehingga tercipta tata Kelola Pemerintahan yang Baik atau GOOD GOVERNANCE.Dan untuk mendukung kinerja Sekretariat DPRD Propinsi/Kab/Kota di dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,

Materi :

  1. PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP,
  2. PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG BERBASIS KINERJA,AKUNTANSI DAN PELAPORAN PADA SKPD DAN PPKD SERTA,
  3. PENGAWASAN DAN AUDIT BPK ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

NO.WAKTUTEMPAT
MULAIAKHIR
116 Maret 201515 Maret 2015HOTEL GOLDEN BOUTIQUE
226 Maret 201529 Maret 2015HOTEL GOLDEN BOUTIQUE
306 April 201509 April 2015HOTEL GOLDEN BOUTIQUE
409 April 201512 April 2015HOTEL GOLDEN BOUTIQUE
520 April 201523 April 2015HOTEL OASIS AMIR
623 April 201526 April 2015HOTEL OASIS AMIR
727 April 201530 April 2015HOTEL OASIS AMIR



Sdr. Masrianto : Hp. 0853 1544 8868./ 0811 999 1779  DISINI
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami haturkan terima kasih.



NB:

Kontribusi Sudah termasuk : Akomodasi Hotel ( 1 kamar 2 orang peserta ) konsumsi makan pagi, 2x rehat kopi, makan siang dan makan malam, tas, alat tulis, materi kegiatan, sertifikat

Check in hotel Sehari sebelum pelaksanaan mulai Jam 13.00 WIB dan Check out hotel Sehari sesudah pelaksanaan s.d Jam 12.00 WIB

E-mail : mario_info@yahoo.com

Jumat, 16 Januari 2015

PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN MENUJU WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)

Dengan hormat,Sebagaimana di ketahui bersama pembahasan penyusunan APBD tahun anggaran 2014 sudah di tetapkan dan implementasinya di tuangkan di dalam rencana kerja pembangunan daerah (RKPD), di mana di dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat Diklat keuangan rancangan kerangka ekonomi daerah,prioritas pembangunan dan rencana kerja yang terukur serta pendanaannya.Didalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran satuan perangkat daerah (RKA-SKPD) masih banyak mengalami keterbatasan (knowledge,skill,attitude) baik di dalam penatausahaan keuangan daerah,tatacara menyusun neraca,laporan arus kas,manajemen pengelolaan kas,penyusunan dan pelaporan perjalanan dan sebagainya,sehingga di dalam pertanggungjawaban dan pemeriksaan (audit) BPK masih terjadi adanya temuan.
Sehubungan hal Diklat keuangan  tersebut maka kami selaku panitia bersama dukungan KEMENDAGRI-RI akan menyelenggarakan bimbingan  teknis nasional dengan tema :

“ PERENCANAAN,PENATAUSAHAAN,AKUNTANSI DAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN SKPD/PPKD,AUDIT INVESTIGASI DAN PENYUSUNAN LPJ BENDAHARA SERTA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MENUJU WAJAR TANPA PENGECUALIAN ( WTP )“

Yang akan di selenggarakan pada :
NO.WAKTUTEMPAT
MULAIAKHIR
112 Maret 201515 Maret 2015HOTEL OASIS AMIR
226 Maret 201529 Maret 2015HOTEL OASIS AMIR
306 April 201509 April 2015HOTEL OASIS AMIR
409 April 201512 April 2015HOTEL OASIS AMIR
520 April 201523 April 2015HOTEL MERCURE JAKARTA KOTA
623 April 201526 April 2015HOTEL MERCURE JAKARTA KOTA
727 April 201530 April 2015HOTEL MERCURE JAKARTA KOTA
Demikian undangan bimbingan teknis nasional ini kami sampaikan,atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Demikian undangan bimbingan teknis nasional ini kami sampaikan,atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

JADWAL UNDANGAN BIMTEK NASIONAL 2015


PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP


ANGKATAN
HARI / TANGGAL
TEMPAT
I
SENIN – KAMIS, 16 – 19 FEBRUARY 2015


HOTEL OASIS AMIR
JL. SENEN RAYA
Jakarta Pusat

KAMIS - MINGGU, 19 – 22 FEBRUARY 2015


SENIN – KAMIS, 23 – 26 FEBRUARY 2015

II
SENIN - KAMIS, 09 – 12 MARET 2015


HOTEL MERCURE REKSO
JL.HAYAM WURUK
Jakarta Pusat

KAMIS - MINGGU, 12 - 15 MARET 2015


SENIN - KAMIS, 16 - 19 MARET 2015

III
KAMIS - MINGGU, 19 - 22 MARET 2015


HOTEL GOLDEN BOUTIQUE
 JLN. ANGKASA No. 1
Jakarta Pusat

SENIN - KAMIS, 23 - 26  MARET 2015


SENIN - KAMIS, 02 - 05 APRIL 2015






ANGKATAN
HARI / TANGGAL
TEMPAT
I
KAMIS – MINGGU, 12 – 15 FEBRUARY 2015
HOTEL GOLDEN BOUTIQUE
 JLN. ANGKASA No. 1
Jakarta Pusat
II
SENIN – KAMIS, 23 – 26 FEBRUARY 2015
III
KAMIS – MINGGU, 12 – 15 MARET 2015
IV
KAMIS – MINGGU, 26 – 29 MARET 2015
HOTEL OASIS AMIR
JL. SENEN RAYA
Jakarta Pusat
V
SENIN – KAMIS, 06 – 09 APRIL 2015
VI
KAMIS – MINGGU, 09 – 12 APRIL 2015
VII
SENIN – KAMIS, 20 – 23 APRIL 2015
HOTEL MERCURE REKSO
JL.HAYAM WURUK
Jakarta Pusat
VIII
KAMIS – MINGGU,  23 – 26 APRIL 2015
IX
SENIN - KAMIS, 27 – 30 APRIL 2015





Sdr. Masrianto : Hp. 0853 1544 8868./ 0811 999 1779  DISINI
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami haturkan terima kasih.
NB:

Kontribusi Sudah termasuk : Akomodasi Hotel ( 1 kamar 2 orang peserta ) konsumsi makan pagi, 2x rehat kopi, makan siang dan makan malam, tas, alat tulis, materi kegiatan, sertifikat

Check in hotel Sehari sebelum pelaksanaan mulai Jam 13.00 WIB dan Check out hotel Sehari sesudah pelaksanaan s.d Jam 12.00 WIB

E-mail : mario_info@yahoo.com



Http://www.info2bimtek.com